Syarat Pendirian Tk

Akhir0-akhir ini marak yerbentuk Taman Kanak-kanak atau PAUD di setiap desa di wilayah Indonesia. Sebenarnya bagaimana prosedur pendirian TK, PAUD atau kelompok bermain? Berikut artikel perihal prosedur pendirian PAUD yang saya share dari 

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/4348

Pendirian satuan PAUD sanggup didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau tubuh hukum. Satuan PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Adapun prosedur pendirian PAUD terdiri dari dua langkah utama, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 perihal Pendirian Satuan PAUD.

Pertama, Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Surat permohonan dilayangkan melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Kedua, kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk wajib menelaah permohonan pendirian satuan PAUD menurut kelengkapan persyaratan. Penelaahan tersebut didasarkan pada data perimbangan antara jumlah PAUD yang telah ada dan yang akan didirikan, dengan jumlah penduduk usia target yang akan dilayani di wilayah tersebut. Lantas harus dilihat data mengenai asumsi jarak PAUD yang akan didirikan di antara PAUD terdekat.

Selain itu, pemerintah tempat harus mencermati data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani. Penelaah juga wajib mencermati ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kepala dinas memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.

“Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling usang 60 (enam puluh hari) semenjak permohonan diterima,” tulis Permendikbud yang ditandatangani oleh Mendikbud pada simpulan tahun 2014 tersebut. (

Bagi masyarakat yang tertarik mendirikan TK, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 perihal Pendirian Satuan PAUD. Adapun syarat pendirian TK/TK Luar Biasa (TKLB) terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas;

1. fotokopi identitas pendiri, 

2. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah, 

3. Susunan pengurus dan rincian tugas. 

Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas; 

1. Hasil penilaian kelayakan, 

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB, 

3. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling usang 3 (tiga) tahun.

Hasil penilaian kelayakan meliputi; 

1. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan dipakai untuk penyelenggaraan 

   TK/TKLB yang sah atas nama pendiri, fotokopi sertifikat notaris.

2. Pemohon juga perlu mengatakan surat penetapan tubuh aturan dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan

   lain sejenis dari kementerian bidang hukum. Surat tersebut harus disertai surat keputusan yang mengatakan adanya

   hubungan dengan organisasi induk; dan data mengenai asumsi pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling

   sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

3. RIP TK/TKLB memuat; visi dan misi, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), target usia penerima didik, pendidik

   dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, kiprah serta masyarakat;

   dan planning pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

Di bawah ini salinan lengkap Keputusan Mendikbud No. 84 Tahun 2014

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Nomor 84 Tahun 2014

tentang 

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 ayat (1) dan pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal Pendirian Satuan Pendidikan Anak Ussia Dini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 perihal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 perihal Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 perihal Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 perihal Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 perihal Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 perihal Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 perihal Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II  sebagaimana telah dibuah terkahir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 perihal Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 perihal Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD yakni suatu upaya training yang ditujukan kepada anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui santunan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani biar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Pendirian Satuan PAUD yakni proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Satuan PAUD yakni Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Taman Kanak-kanak yakni salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
5. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB yakni salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
6. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB yakni salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia 2 (dua) hingga dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
7. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA yakni salah satu bentuk Satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun dengan perioritas semenjak lahir hingga dengan usia 4 (empat) tahun.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD Sejenis yakni salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan PAUD nonformal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak semenjak lahir hingga dengan usia 6 (enam) tahun secara berdikari atau terintegrasi dengan aneka macam layanan kesehatan gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
9. Pendidik PAUD yakni guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melaksanakan pembimbingan, pengasuhan dan proteksi anak didik.
10. Tenaga Kependidikan PAUD yakni pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
11. Desa yakni desa dan desa susila atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yakni kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Menteri yakni menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
13. Dinas yakni dinas atau suku dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD yakni unsur pembantu bupati/walikota yang ditunjuk dalam penyelenggaraan perijinan di kabupaten/kota.
15. Direktur Jenderal yakni administrator jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemerintahan di bidang PAUD.    

Pasal 2

(1) Satuan PAUD sanggup didirikan oleh :

a. pemerintah kabupaten/kota

b. pemerintah desa

c. orang perseorangan

d. kelompok orang; dan/atau

e. tubuh hukum.

Pasal 3

(1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad c merupakan warga negara Indonesia yang cakap aturan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad d wajib mencantumkan janji kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian komplotan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.

(3) Badan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) abjad e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau tubuh lain sejenis.

Pasal 4

(1) Persyaratan pendirian TK/TKLB terdiri atas :

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas :

a. fotokopi identitas pendiri;

b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;

c. susunan pengurus dan rincian tugas;

(3) Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas :

a. hasil penilaian kelayakan;

b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;

c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling usang 3 (tiga) tahun.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad a mencakup :

a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan dipakai untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

b. fotokopi akte notaris dan surat penetapan tubuh aturan dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau tubuh lain yang sejenis dari kementerian aturan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang mengatakan adanya kekerabatan dengan organisasi induk; dan

c. data mengenai asumsi pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) RIP TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad b memuat :

a. visi dan misi

b. kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP)

c. target usia penerima didik

d. pendidik dan tenaga kependidikan

e. sarana dan prasarana

f. struktur organisasi

g. pembiayaan

h. pengelolaan

i. kiprah serta masyarakat; dan

j. planning pentahapan pencapaian pengembangan selama 5 (lima) tahun.

(6) Dokumen planning pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 5

(1) Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas :

a. persyaratan administratif

b. persyaratan teknis

(2) Persyaratan administratif KB/TPA/SPS terdiri atas :

a. fotokopi identitas pendiri

b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah

c. susunan pengurus dan rincian tugas. 

(3) Persyaratan teknis KB/TPA/SPS terdiri atas :

a. hasil penilaian kelayakan

b. planning pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling usang 5 (lima) tahun.

(4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad a mencakup :

a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan dipakai untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pribadi

b. dalam hal pendiri yakni tubuh hukum, wajib melampirkan fotokopi sertifikat notaris dan surat penetapan tubuh aturan dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau tubuh lain sejenis dari kementerian bidang aturan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang mengatakan adanya kekerabatan dengan organisasi induk

c. data pemgenai asumsi pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

(5) Dokumen planning pencapaian standar pembelajaran KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) abjad b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri.

Pasal 6

Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah Desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau tubuh aturan yakni sebagai berikut :

a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau kepala yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.

b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada abjad a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD menurut kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan akan didirikan dengan jumlah penduduk usia target yang akan dilayani di wilayah tersebut.
2. data mengenai asumsi jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan diantara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat.
3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani.
4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada abjad b, kepala dinas :

1. memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
2. memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.

d. Kepala Dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling usang 60 (enam puluh) hari semenjak permohonan diterima kepala dinas.

Pasal 8

Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 abjad d berlaku hingga dengan adanya pencabutan izin.

Pasal 9

(1) Menteri atau Direktur Jenderal melaksanakan training dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD secara nasional, mencakup :

a. penetapan pedoman pendirian satuan PAUD

b. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan

c. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

(2) Gubernur atau kepala dinas melaksanakan training dan pengawasan atas pendirian satuan PAUD di wilayah provinsi, mencakup :

a. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan

b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

(3) Bupati/walikota atau kepala dinas melaksanakan training dan pengawasan atas pelaksaan pendirian satuan PAUD di wilayah kabupaten/kota, mencakup :

a. koordinasi pelaksanaan pendirian satuan PAUD; dan

b. fasilitasi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

Monitoring dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara terencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota u.p kepala dinas kabupaten/kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD diwilayahnya  kepada gubernur u.p kepala dinas provinsi. 

(2) Gubernur u.p kepala dinas provinsi melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD di daerahnya kepada Menteri u.p Direktur Jenderal.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan secara terencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Perubahan satuan PAUD berupa :

a. perubahan nama

b. perubahan bentuk

c. perubahan pendiri antar masyarakat

d. perubahan status; dan/atau

e. perubahan lokasi.

Pasal 13

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan info kegiatan perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 14

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri usang kepada pendiri gres dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 16

Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat  atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 18

(1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila :

a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD

b. satuan PAUD tidak layak menurut hasil evaluasi.

(2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas atau kepala SKPD dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD menurut rekomendasi kepala dinas.

(3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan :

a. penyaluran/pemindahan penerima didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis

b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas

c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai kegiatan pendidikan nonformal sanggup diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk sentra kegiatan berguru masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.

(2) Izin penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pendirian satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian, perubahan dan penutupan satuan PAUD ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

(1) Pendirian satuan PAUD diluar negeri diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

(2) Pendirian satuan PAUD layanan khusus dan satuan PAUD kolaborasi dengan forum absurd dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin pendirian yang telah dimiliki satuan PAUD sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku hingga batas waktu santunan izin habis atau paling usang 3 (tiga) tahun sesudah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pada dikala Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 perihal Pedoman Pendirian Sekolah sepanjang mengatur perihal Pendirian Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinaya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1279

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

TTD

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

Download Peraturan_Mendikbud_No_84_Tahun_2014_Tentang_Pendirian_Satuan_Pendidikan_Anak_Usia_Dini 

Juknis_Penyelenggaraan_TK

   

Bagikan Artikel ini