618 Referensi Judul Skripsi Jurusan Tata Negara Terbaru

Blognazmy - Pada kesempatan ini saya akan menawarkan info mengenai Kumpulan Contoh Judul Skripsi Jurusan Tata Negara Terbaru Gratis

Skripsi ialah istilah yang dipakai di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan goresan pena hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan memakai kaidah-kaidah yang berlaku.

Skripsi bertujuan supaya mahasiswa bisa menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang bisa menulis skripsi dianggap bisa memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan duduk masalah yang bekerjasama dengan bidang keilmuan yang diambilnya. Skripsi merupakan persyaratan untuk mendapat status sarjana (S1) di setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia.

Istilah skripsi sebagai kiprah final sarjana hanya dipakai di Indonesia. Negara lain, menyerupai Australia memakai istilah thesis untuk penyebutan kiprah final dengan riset untuk jenjang undergraduate (S1), postgraduate (S2), Ph.D. dengan riset (S3) dan disertation untuk kiprah riset dengan ukuran yang kecil baik undergraduate (S1) ataupun postgraduate (pascasarjana). Sedangkan di Indonesia skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3.

Dalam penulisan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang pembimbing yang berstatus dosen pada perguruan tinggi tinggi daerah mahasiswa kuliah. Untuk penulisan skripsi yang dibimbing oleh dua orang, dikenal istilah Pembimbing I dan Pembimbing II. Biasanya, Pembimbing I mempunyai peranan yang lebih lebih banyak didominasi kalau dibanding dengan Pembimbing II.

Proses penyusunan skripsi Jurusan Tata Negara berbeda-beda antara satu kampus dengan yang lain. Namun umumnya, proses penyusunan skripsi ialah sebagai berikut:

1. Pengajuan judul skripsi
2. Pengajuan proposal skripsi
3. Seminar proposal skripsi
4. Penelitian
5. Setelah penulisan dianggap siap dan selesai, mahasiswa mempresentasikan hasil karya ilmiahnya tersebut pada Dosen Penguji (sidang kiprah akhir).
6. Mahasiswa yang hasil ujian skripsinya diterima dengan revisi, melaksanakan proses revisi sesuai dengan masukan Dosen Penguji.

Terdapat juga proses penyusunan skripsi yang cukup ringkas sebagai berikut:

• Pengajuan judul skripsi/meminta topik skripsi dari dosen
• Penelitian dan bimbingan skripsi
• Seminar
• Sidang
• Revisi

Contoh Judul Skripsi Jurusan Tata Negara

Berikut ini isi Contoh Judul Skripsi Jurusan Tata Negara Terbaru. Dipersilahkan untuk mendonwload Lampiran tersebut pada tautan yang telah disediakan supaya mendapat file yang lengkap dan utuh.

1. Penerapan Asas Non Diskriminasi Berdasarkan Gaat/Wto Agreement Dalam Kebijakan Program Moril Nasional Indonesia
2. Fungsi Dan Peranan Badan Perwakilan Dlm Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi Di Indonesia)
3. Pengawasan Preventatif Dalam Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pola Pengolahan Limbah Air Pd Aneka Kimia)
4. Proses Penyusunan Rancangan perda Menjadi perda (Studi Di Kotamadya Dati Ii Malang)
5. Kedudukan Pegawai Negeri Di Dlm Keanggotaan Dprd (Studi Di Dprd Kotamadya Dati Ii Malang)
6. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Studi Di Pt Semen Gresik (Perasero)
7. Pelaksanaan Phk Berdasarkan Uu No 12 Th 1964 (Studi Di Kantor Departemen Tenaga Kerja Malang)
8. Efektifitas Ijin Mendirikan Bangunan Di Kelurahan Bunulrejo, Kec. Blimbing, Dati Ii Kotamadya Malang
9. Pelaksanaan Instruksi Mentri Dlm Negeri No 8 Th 90 Ttg Pembinaan Lsm (Studi Di Kantor Sospol Kodya Malang)
10. Pelaksanaan Pendidikan Profesional Pada Smu Berdasarkan Uu No 2/89 Di Kodya Dati Ii Semarang
11. Pelaksanaan Perda No 6 Th 1977 Ttg Kebersihan, Kerapian, Keindahan, Kesehatan, Ketertiban, Dan Keamanan Dalam Rangka Menciptakan Kebersihan Lingkungan Di Kab. Dati Ii Rembang
12. Kebijaksanaan Pemerintah Dlm Penataan Trayek Angkutan Umum Bus, Non Bus Dan Angkutan Barang Di Kab. Dati Ii Demak
13. Hubungan Kerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Jawa Tengah Dg Kantor Departemen Perindustrian Di Kab. Malang
14. Dampak Kependudukan Di Dlm Pelaksanaan Pembangunan Di Dati Ii Kab. Klaten
15. Pelaksanaan perda No 6 Th 92 Ttg Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dlm Upaya Menunjang Pembangunan Lingkungan Perkotaan Di Kab. Dati Ii Kudus
16. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kantor Departeman Tenaga Kerja Kab. Grobogan Dlm Menghadapi Masalah Ketenagakerjaan
17. Efektifitas Pelaksanaan Hak Angket Dpr Ri Dlm Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah
18. Peranan Biro Keuangan Dlm Mempertanggungjawabkan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Propinsi Dati I Jawa Tengah
19. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila Di Pt King Rubber Semarang
20. Peranan Dprd Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Kotab Yogyakarta Periode Thn 2005-2007
21. Pengaruh Pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Terhadap Pembangunan Desa Di Kec. Kalasan, Kec. Sayegan, Kec. Mlati, Kab.Dati Ii Sleman
22. Analisis Terhadap Pasal 68 Ayat 1 Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah Dlm Kaitannya Dg Keputusan Walikota Bandar Lampung No 14 Th 2001 Ttg Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung
23. Prosedur Pembayaran Anggaran Pembangunan Melalui Kantor Perbendaharaan Negara Jambi Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara
24. Analisis Terhadap Posisi Dan Fungsi Dprd Menurut Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintahan Daerah
25. Implikasi Berlakunya Uu Ri No 40 Th 1999 Ttg Pers Terhadap Kebebasan Pers
26. Peran Dprd Kab.Bantul Dalam Penetapan Tata Tertib Dprd Di Kab. Bantul Th 2002
27. Optimalisasi Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Dpr Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999 Di Kab. Kulon Progo
28. Pelaksanaan perda No 8 Th 1999 Ttg Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Anggaran Dan Belanja Daerah Di Kota Surakarta
29. Pengawasan Dprd Kota Jogja Thd Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Jogjakarta Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
30. Tinjauan Yuridis Konvensi Ketenagakerjaan Sbg Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia
31. Pelaksanaan perda No 25 Th 2000 Ttg Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Studi Kasus Di Kec. Ngawen, Kab. Gunungkidul)
32. Peranan Kepala Desa Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Uu No 32 Th 2004 Ttg Pemerintahan Desa Di Desa Cibenda Kab. Ciamis
33. Penegakan Hukum perda No 18 Th 2002 Ttg Pengelolaan Kebersihan Di Kota Jogjakarta
34. Peran Dinas Pengelolaan Pasar Dlm Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kota Surabaya
35. Studi Kemanfaatan Dana Perimbangan Bagi pemkot Surabaya
36. Studi Komparatif Pelaksanaan Penegakan perda Di Kota Yogyakarta Sebelum Dan Sesudah Di Bentuknya Dinas Ketertiban Kota Yk
37. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah Di Kab. Rokan Hulu Prop. Riau
38. Peranan Dinas Perhubungan Propinsi Diy Dlm Penyelenggaraan Angkutan Bus Perkotaan Di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yk
39. Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Prop. Diy Terhadap Pelaksanaan perda Menurut Uu No 22 Th 1999
40. Implementasi perda Ttg Pajak Parkir Dlm Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu
41. Penggunaan Tanah Eks Bengkok Setelah Peralihan Sistem Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Di Kab. Nganjuk)
42. Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kotamadya Dati Ii Yk
43. Arti Pentingnya Pemilu Dlm Memyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kab. Bantul
44. Peranan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Daerah Tk Ii Kab. Bantul
45. Efektivitas Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Di Yk
46. Pemeriksaan Pajak Penghasilan Dalam Sistem Keuangan Negara (Suatu Kajian Hukum)
47. Pergeseran Kewenangan Mpr Menurut Uud 1945
48. Fungsi Bappeda Kab. Batanghari Dlm Perencanaan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan
49. Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Sistem Keuangan Daerah Di Kab. Sleman
50. Implementasi Pasal 27 Uud 45 Ttg Hak Tiap-Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yg Layak Bagi Kemanusiaan Pada Masa Kekuasaan Orde Baru (Kajian Kriyis Praktek Ham Bagi Rakyat Indonesia Masa Orde Baru)
51. Perkembangan Wewenang Dan Hak Dpr Menurut Uud 1945, Konstiotusi Ris 1945, Uud 1950 Dan Uud 1945 Setelah Perubahan
52. Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Desa Widomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman)
53. Peranan Badan Petimbangan Daerah Dlm Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Du Daerah Tk Ii Sleman
54. Peran Dprd Dlm Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Th 1999 (Studi Kasus Dprd Kab. Purbalingga)
55. Kedudukan Dan Peranan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri Pada Masa Orde Baru
56. Peranan Aparat Perpajakan Dalam Meningkatkan Kemampuan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak
57. Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Uu Kewarganegaraan Ri
58. Urgensi Komisi Konstitusi Dlm Proses Penyempurnaan Amandemen Uud 1945
59. Tinjauan Kedudukan Kepolisian Negara Ri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
60. Peranan Dprd Dalam Pencalonan, Pemilihan Dan Penetapan Bupati Gunungkidul
61. Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Kab. Maluku Tenggara
62. Kegunaan Pendapatan Asli Daerah Prop. Dati I Jawa Tengah Dalam Menunjang Pembangunan Fisik Daerah
63. Kedudukan Bupati Kepala Daerah Dlm Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Studi Komparatif Menurut Uu No 5 Th 1974 Dg Uu No 22 Th 1999)
64. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dlm Mewujudkan Good Governanve
65. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Yk Dlm Menegakkan perda Kota Yk (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Setelah Uu No 22 Th 1999)
66. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pns Di Ptun Yk
67. Peranan Dprd Dlm Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Di Kab. Bantul (Telaah Kritis Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 1999-2003)
68. Pelaksanaan Penertiban Dan Pelaksanaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Yk (Tinjauan Yurudis Terhadap Perda Kota Yk No 26 Th 2002)
69. Peranan Pemerintah Desa Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dlm Perencanaan Pembangunan Di Desa Ngestiharjo Kasihan Bantul Diy
70. Peranan Dprd Periode 1999-2004 Dlm Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Di Kab. Sleman (Studi Ttg Partisipasi Publik Dlm Pemerintahan Daerah)
71. Tinjauan Yuridis Terhadap Netralitas Pns Dari Keanggotaan Parpol Di Prop. Diy Dan Jawa Tengah
72. Peranan Badan Kepegawaian Negara Setelah Berlakunya Uu No 22 Th 1999 (Analisis Yuridis Ttg Penetepan Pensiun Otomatis Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Uu No 22 Th 1999)
73. Peranan Pemerintah Daerah Kota Yk Dlm Pembangunan Pariwisata Berqwawasan Lingkungan
74. Analisis Pelaksanaan Rencana Tata Guna Tanah Dalam Pembangunan Perkotaan Di Kab. Sleman
75. Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Daerah Kab. Sleman Setelah Berlakunya Uu No 22/99 Ttg Pemerintah Daerah
76. Tinjauan Yuridis Ttg Usulan Jabatan Akademik Sebelum Dan Sesudah Sk Menkowas Bangpan No 38/Kep/Mk Waspan/8/1999 Tgl 24 Agustus 1999
77. Pelaksanaan Pengawasan Administratif Oleh Pejabat Yg Berwenang Terhadap Perbuatan Pns Di Kantor Regional 1 Bkn Yk (Analisis Yuridis Terhadap Inpres No 15 Th 1983)
78. Peningkatan Sumberdaya Manusia Aparatur Negara Dlm Rangka Terwujudnya Pemerintah Yg Baik, Bersih Dan Berwibawa Berdasarkan Pp 101 Th 2000 Di Bkn Yk
79. Pelaksanaan Perda No 29 Th 2001 Ttg Perijinan Usaha Jasa Konstrukasi Di Kab. Bantul
80. Proses Pembentukan Kab. Rokan Hulu Dalam Rangka Pelaksanaan Pemerintah Di Daerah
81. Akuisisi Nasional Arsip Orde Baru Dan Kabinet Reformasi Pembangunan Di Kab. Bantul Sbg Upaya Penyelamatan Dan Pengamanan Bahan Pertanggujawaban Nasional (Arsip Bidang Hukum)
82. Peran Bupati Dlm Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pns Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Uu No 22 Th 1999 Ttg Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahkab. Semarang)
83. Peranan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Dlm Bidang Perizinan Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kab. Sleman
84. Peranan Pemerintah Daerah Dlm Pengadaan Pns Setelah Diberlakukan Uu No 22 Th 1999 (Studi Ttg Peraturan Pemerintah No Ii Th 2002 Ttg Pengadaan Pns)
85. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Fungsi Bpd Sukorejo Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo
86. Pertanggungjawaban Presiden (Studi Komparatif Pertanggujawaban Presiden Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945)
87. Pelasanaan Uu No 28 Th 1999 Dlm Upaya Penegakan Hukum Di Lingkungan Pns Guna Mewujudkan Pemerintahan Yg Bersih (Clean Government) Studi Kasus Di Kanreg I Bkn Yk
88. Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Telaah Kritis Ttg Pelaksanaan Uu No 23 Th 2002 Ttg Perlindungan Anak)
89. Peranan Kepala Desa Dlm Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Tanjung Sari Kec. Tersono Kab. Batang Berdasarkan Uu No 22 Th 1999
90. Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Pemerintah Daerah Kab. Bantul
91. Peranan Lurah Dlm Sistem Pemerintahan Desa Di Desa Srikayangan Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo (Studi Perbandingan Uu No 5 Th 1979 Dg Uu No 22 Th 1999)
92. Peranan Pengadilan Negeri Dan Dinas Pendaftaran Penduduk Dlm Proses Pewarganegaraan Berdasarkan Uu No 62 Th 1958
93. Pengaruh Realisasi perda No 2 Th 1998 Ttg Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Gunung Kidul
94. Peranan Dprd Propinsi Bangka Belitung Dlm Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Menurut Uu No 22 Th 1999
95. Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Pemerintah Daerah Kab Bantul
96. Demokrasi Di Indonesia Studi Terhadap Pengaturan Partai Politik Menurut Uu No 2 Th 1999 Uu No 2 Th 1999 Dan Uu No 31 Th 2002
97. Pelaksanaan Putusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara, Ri Ttg Penegakan Hukum Lingkungan Satu Atap (Terpadu) Di Kota Yk
98. Implementasi Retribusi Pelayanan Izin Praktik Tenaga Keperawatan Dalam Sistem Keuangan Daerah Di Kab. Bantul
99. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 30 Th 1980 Ttg Disiplin Kerja Pns Sbg Salah Satu Syarat Kenaikan Pangkat Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Undip Semarang
100. Peranan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Dlm Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kendal
101. Kedudukan Tugas Dan Wewenang Mpr Pasca Amandemen Uud 1945 (Studi Perbandingan)
102. Prosedur Pengajuan Pensiun Dini Pada Pt Telkom Banjarmasin
103. Kedudukan Dan Peran Dpd Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri
104. Penegakan Hukum perda No 18 Th 2002 Ttg Pengelolaan Kebersihan Di Kota Yk
105. Studi Komparasi Lembaga Mk Indonesia Dg Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat Dlm Judicial Review Dan Impeachment
106. Peranan Departemen Kesehatan Ri Dlm Pelaksanaan Program Jamkesmas Di Kab. Gunung Kidul
107. Pelaksanaan Citizen Charter Dlm Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pelayanan Catatan Sipil Di Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil
108. Peran Mahkamah Konstitusi Dlm Menetapkan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Uud Ri Th 1945
109. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dlm Sistem Ketatanegaraan Indonesia
110. Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab Karanganyar (Analisis Terhdapa Surat Keputusan Mendagri No. T/130/33/1689/Otda Thn 2003
111. Hubungan Kerja Antara Lurah Desa Dengan Bpd Dalam Peraturan Desa (Studi Di Desa Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul)
112. Kajian Yuridis Pasal 31 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945 (Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Periode 2007-2011 Dsalam Pidang Pendidikan)
113. Peran Dpd Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Daerah spesial Yogyakarta
114. Tinjaua Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Kajian Terhadap Pasal 18 Uud 1945)
115. Hubungan Kerja Antara Lurah Desa Dengan Badan Musyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Di Desa Tamantirto Kec Kasihan Kab Bantul)
116. Sinkronisasi Pasal 40n Poeraturan Daerah Dki Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dengan Pasal 34 Ayat (1) Dan Ayat (2) Uud 1945
117. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yuogyakarta Dalam Pemilihan Presiden 2009 Menurut Uu No. 42 Tahun 2008
118. Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kaitannya Dengan Pembangunan Desa Di Kecamatan Margoyoso Kab Pati
119. Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)
120. Pelaksanaan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Merencanakan Pembangunann Di Kab Sleman Menurut Perda No. 12 Tahun 2003
121. Funsgi Danj Peranan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesiauad 2004
122. Peranan Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pengawasan Atas Pelaksanaan Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
123. Pembentukan Badan Kehormatan Dalam Menjaga Keluhuran Mertabat Danb Perilaku Para Anggota Dprd Kab Bantul
124. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/Phpu/Dvi/2008 Atas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Prop Jawa Timur
125. Kemandirian Dan Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaan Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri)
126. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
127. Sistem Pers Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1990 Tentang Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Majalah Play Boy Indonesia)
128. Penerapan Peraturan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kab Sleman
129. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Agung Setelah Diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
131. Implementasi Asas Tertib Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Tri Tunggal Bhakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur
132. Akses Keterbukaan Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Di (Desa Banyubunih Kecamatan Galis Bangkalan Madura)
133. Keterwakilan Perempuan Dalam Legislasi Nasional Perspektif Yusuf Al-Qardhawi
134. Efektivitas Surat Menteri Panrb No B/71/M.Sm.00.00/2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu
135. Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No.26/Puu-Xi(2013) Tentang Advokat
136. Peran Tokoh Agama Islam Dalam Penyelenggaraan Pemilu Calon Presiden Dan Wapres Tahun 2019 Di Kabupaten Pasuruan
137. Mantan Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif
139. Perspektif Perspektif Imam Ibnu Abi Rabi
140. Pelkasnaan Fungsi Pengawasan Lembaga Insoektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang
141. Akibat Hukum Tanah Kas Desa Atas Peralihan Pemerintah Desa Menjadi Kelurahan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
142. Mekanisme Penerapan Retribusi Pengelolaan Sampah Menurut perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum ( Studi Rumah Pemondokan Di Kelurahan Merjosari )
143. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perpsektif Fiqh Siyasah
144. Eksistensi Peraturan Desa Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
145. Peran Kpu Kabupaten Jembrana Dalam Menciptakan Pemilu Yang Luber-Jurdil Pasca Diperbolehkannya Mantan Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif
146. Efektivitas perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perberlanjaan Dan Toko Modern (Studi Di Pasar Ngaglik Kelurahan Dandangan Kota Kediri)
147. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kpu Kota Malang)
148. Respon Ummat Non Muslim Terhadap perda Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Perspektif Fiqih Siyasah
149. Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Politik Etnis Dalam Pemilihan Umum Dprd Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
150. Tinjauan Yuridis Posisi Komisi Pemberantasan Korups
151. Dalam Struktur Trias Politika Montesqieue
152. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kabupaten Kediri)
153. Implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi Desa Di Desa Bukur Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)
154. Problematika Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dalam Pembentukan Desa Adat Di Jawa (Studi Eks Sendi Antara Lereng Gunung Welirang Dan Gunung Anjasmara)
155. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur 2018 Kabupaten Malang
156. Perlindungan Hukum Dari Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Dan Pilkada
157. Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)
158. Telaah Terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi Dikaitkan Dengan Konsep Demokrasi Menurut Uud 1945
159. Partisipasi Publik Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ( Di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)
160. Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pembatalan Peraturan Komisi Pemilihn Umum Pasal 4 Ayat 3 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Terpidana Korupsi Mengajukan Diri Sebagai Calon Legislative Ditinjau Dari Aspek Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum
161. Implementasi Siskuedes Dalam Pembangunan Desa Prespektif Imam Al-Mawardi
162. (Studi Di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)
163. Optimalisasi Fungsi Dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)
164. ?Pengangkatan Anggota Polisi Republik Indonesia Menjadi Penjabat Gubernur Menurut Pasal 4 Ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2018 Dalam Perspektif Teori Maslahah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi?
165. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Perspektif Abul A'la Al-Maududi
166. Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal (Studi Di Dusun Krondong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)
167. Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Masyarakat Adat Samin Di Bojonegoro, Dalam Tinjauan Yuridis
168. Pedoman Bernegara; Studi Perbandingan Konsep Bernegara Perspektif Islam Ala Yusuf Qardhawi Dam UUD 1945
169. Pandangan Dprd Kabupaten Jember Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal)
170. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Gubernur Tahun 2018 ( Studi Di Kpu Kabupaten Boyolali )
171. Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
172. Analisis Yuridis TNI Dalam Pemberantasan Terorisme (Studi Pasal 431 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahasan Asa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang)
173. Peranan Walikota Kota Administratif Dalam Melaksanakan Asas Dekonsentrasi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Wilayah Kotatif Kupang Kab Dati Ii Kupang) (1999)
174. Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi (Suatu Studi Di Kec. Yang Ada Di Kab Dati Ii Malang) (1992)
175. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menciptakan Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Di Kawasan Asean (1992)
176. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
177. Peranan Kader Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Dengan Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan Di Kec. Tarokah Kab Dati Ii Kediri (1992)
178. Tindak Hukum Pemerintah Kab Dati Ii Pasuruan Dalam Rangka Pembentukan Kotatif Bangil (1991)
179. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Uu No 4 Tahun 982 (Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Lumajang) (1991)
180. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Permohonan Pemegang Hak (Studi Di Kec. Bandung Kab Tulungagung) (1992)
181. Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Kab. Dati Ii Ngawi)
182. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Wadah Puro Dan Empal Wadak Kec. Bululawang Kab Dati Ii Malang)
183. Peranan Kepolisian Negara Ri Dalam Menyelenggarakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Tinjauan Yuridis Kenegaraan) (1987)
184. Perluasan Wilayah Kodya Tingkat Ii Malang (Studi Di Desa Karang Besuki Kec. Sukun Kodya Dati Ii Malang) (1999)
185. Internal Control Dan Eksternal Control Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab Dati Ii Malang (1991)
186. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Ri Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
187. Peranan Golkar Sebagai Kekuatan Sosial Politik Di Dalam Mewujudkan Aspirasi/Kehendak Rakyat (Di Dati Ii Kab Magetan) (1990)
188. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemikiran Kedaulatan Rakyat Di Dalam Uud 1945 (1990)
189. Kebijakan Pemerintah Dati I Ntt Dalam Sektor Pariwisata (1991)
190. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Di Diy (1980)
191. Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan Ri (1994)
192. Implementasi Legislasi Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia (1991)
193. Equality Before The Law
194. Peranan Awig-Awig Subak Dalam Menunjang Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Kec. Tembuku Dan Kec Susut Kab Dati Ii Bangli) (1995)
195. Realisasi Peran Lkmd Sebagai Sarana Koordinasi Usulan Organisasi Masyarakat(Studi Di Desa Sepupu Kec. Sepulu Kab. Malang) (1994)
196. Kewajiban Memasukkan Spt Pajak Penghasilan Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Palaj Dan Pelaksanaannya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kab Dati Ii Singaraja Bali) (1994)
197. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Ikut Serta Mewujudkan Kesejahteraan Umum (1994)
198. Tinjauan Tentang Hubungan Walikota Dengan Bupati Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 135 – 412 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kotatif (Studi Tentang Hubungan Walikota Banjar Baru Dengan Bupati Banjar Di Martapura Kalsel) (1996)
199. Kedudukan Pegawai Negeri Sebagai Anggota Dprd Di Kodya Malang (1995)
200. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 (1994)
201. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pada Pmii Cab Malang) (1995)
202. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Self Assesment Sistem Sesuai Dengan Uu No 6 Tahun 1983 Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kediri Dan Kec. Ngadiluwih Kab Kediri) (1995)
203. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Suatu Studi Di Pt Semen Gresik (Persero) (1996)
204. Tinjauan Tentang Fungsi Ketua Rt Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1983 (Studi Di Kel Kaliwates Kec. Kaliwates Kab Dati Ii Jember) (1995)
205. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah(Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Malang) (1995)
206. Kemampuan Pemerintah Dati Ii Malang Dalam Melaksanakan Asas Desentralisasi Dalam Rangka Otonomi Daerah (Suatu Studi Pada Kantor Pemerintah Kab Dati Ii Malang Dan Kantor Dinas Kesehatan Malang) (1995)
207. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1970 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah (Suatu Studi Di Kantor Kec. Pakisaji Kab Malang) (1996)
208. Penataan Perumahan Kpr Btn Dan Kpr Lainnya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Daerah Kodya Malang Menurut Uu No 4 Tahun 1992 (Suatu Studi Pada Kantor Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati Ii Malang) (1996)
209. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Badan Koordinasi Kb Nasional Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kedinasan Menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 (Studi Di Kantor Bkkbn Kab Sumba Timur) (1995)
210. Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Pada Kota Administratif Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Kota Administratif Batu Dati Ii Malang) (1995)
211. Peranan Camat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 81, 82, 83 Tahun 1984 Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Di Wilayah Kec. Kepajen Kab Dati Ii Malang) (1995)
212. Fungsi Koordinasi Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pertahanan (Studi Di Kantor Pertahanan Nasional Kab Sumenep ) (1995)
213. Efektivitas Izin Mendirikan Bangunan Di Kec Bunulrejo Kec. Blimbing Dati Ii Kodya Malang (Studi Efektivitas Perda No 5/86 Tentang Bangunan Di Kel Bunulrejo) (1996)
214. Implementasi Perda No 14 Tahn 1985 Tentang Pengangkutan Pembuangan Dan Pemusnahan Sampah Di Kodya Dati Ii Malang) (1995)
215. Eksistensi Desa Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 (Studi Di Desa Dauh Waru Kec Negara Kab Jembrana) (1995)
216. Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pemukiman Di Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Tk Ii Kab Malang) (1995)
217. Segi-Segi Hukum Pengembangan Industri (Studi Di Pabrik Tekstil Pt Boots Pasuruan) (1996)
218. Pelaksanaan Otonomi Luas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Se Diy Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional (2001)
219. Peranan Aparat Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Di Kab Dati Ii Tegal (1996)
220. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Di Kab Sleman (1995)
221. Peranan Dllaj Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 (1) Uu No. 14 Tahun 1992 Di Cab. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Prop. Dati Ii Jatim Di Malang) (1995)
222. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Yk Dua) (1995)
223. Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Wonogiri (2001)
224. Peranan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Dalam Rangka Usaha Peningkatan Pemerintah Desa (1987)
225. Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (2006)
226. Tinjauan Putusan Pengadilan Tata Laksana Negara Yk No 01/G/Tun/1998 Ptun Yk Tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural Dra. Sumirah Wati (Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa Ptun) (2005)
227. Perbandingan Sistem Otonomi Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Yk) (2005)
228. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Dengan Legislatif Menurut Undang-Undang No 77 Tahun 1999 Di Kota Yk (2004)
229. Peran Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Peran Dpa Sebelum Perubahan Ke Iv Uud 1945 Pada Masa Orde Baru – Reformasi) (2003)
230. Peran Dprd Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009(Studi Kasus Dprd Kab Purbalingga) (2002)
231. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanan Pembangunan (Studi Kasus Desa Widodomartani Kec. Ngemplak Kab Sleman) (2003)
232. Partai Politik Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia (Studi Perkembangan Partai Politik Dari Era Orde Baru – Reformasi) (2005)
233. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mpr Dalam Melakuakan Perubahan UUD 1945 (2004)
234. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kab. Bantul (Studi Kasus Di Kantor Ppat Chris Arya Aminah Sh Kadipiro No 9 Yk) (2005)
235. Eksistensi perda Berdasarkan Hukum Agama Ditinjau Dari Sistem Perundang-Undangan Nasional (2007)
236. Analisis Sistem Perwakilan Di Indonesia Setelah Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945 (Studi Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Mpr , Dpr, Dan Dpd) (2008)
237. Kajian Yuridis Pasal 31 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945(Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Yk Periode 2007 – 2011 Dalam Bidang Pendidikan) (2008)
238. Realisasi Hubungan Hierarkis Antara Kabupaten Dan Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kab. Karimun Prop Kepulauan Riau) (2006)
239. Strategi Partai Politik Dalam Mengajukan Calon Pimpinan Daerah Perempuan Di Kab. Kebumen (2006)
240. Peranan Pejabat Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Yk (2002)
241. Peranan pemkot Yk Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Pengoprasian Kendaraan Umum Di Kota Yk (2009)
242. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2009)
243. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2003)
244. Peranan Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Wilayah Dki Jakarta (2008)
245. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Uu No 32 Tahun 2004 (2009)
246. Tinjauan Yuridis Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Semanu No 02 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Desa Tahun Anggaran 2008) (2009)
247. Peran Dprd Dalam Pembentukan perda Tentang Ketentuan Khatam Alqur’an Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Daerah Kab Hulu Sungai Selatan (2009)
248. Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi (2009)
249. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945 (2009)
250. Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kab. Ngawi Berdasarkan perda Kab Ngawi No 05 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (2008)
251. Checks And Ballances Antara Lembaga Negara Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman (2007)
252. Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Ditinjau Dari Uu Nomor 2 Tahun 2002) (2008)
253. Fungsi Polisi Lalulintas Dalam Menertibkan Pelanggaran Sabuk Keselamatan Di Wilayah Hukum Polres Pati (2008)
254. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polresta Semarang Timur (2008)
255. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Ri Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepala Masyarakat Berdasarkan Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (2011)
256. Peran Kantor Pelabuhan Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Jasa Pelabuhan (2009)
257. Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kab Boyolali (2009)
258. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu (2008)
259. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pati Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (2008)
260. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 30. Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pns Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasioal Kab. Blora (2008)
261. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kec. Kunduran Kab Blora (2009)
262. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Dep Hukum Dan Ham Dalam Memberikan Pelayanan Publik Keimigrasian Di Prop, Jawa Tengah (2010)
263. Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Demangan Kec. Tahunan Kab Jepara (2011)
264. Mekanisme Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn (2011)
265. Sistem Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri (2010)
266. Tatacara Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari perda Kab. Pati No , 5 Tahun 2007 (2007)
267. Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Di Kec. Tegowanu Kab Grobogan (2009)
268. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2010)
269. Tinjauan Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi (2008)
270. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Ri Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Uud 1945 (Kajian Htn) (2009)
271. Optimalisasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab. Demak (2009)
272. Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Potensi Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab Demak (2009)
273. Peranan Walikota Kota Administratif Dalam Melaksanakan Asas Dekonsentrasi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Wilayah Kotatif Kupang Kab Dati Ii Kupang) (1999)
274. Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi (Suatu Studi Di Kec. Yang Ada Di Kab Dati Ii Malang) (1992)
275. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menciptakan Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Di Kawasan Asean (1992)
276. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
277. Peranan Kader Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Dengan Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan Di Kec. Tarokah Kab Dati Ii Kediri (1992)
278. Tindak Hukum Pemerintah Kab Dati Ii Pasuruan Dalam Rangka Pembentukan Kotatif Bangil (1991)
279. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Uu No 4 Tahun 982 (Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Lumajang) (1991)
280. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Permohonan Pemegang Hak (Studi Di Kec. Bandung Kab Tulungagung) (1992)
281. Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Kab. Dati Ii Ngawi)
282. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Wadah Puro Dan Empal Wadak Kec. Bululawang Kab Dati Ii Malang)
283. Peranan Kepolisian Negara Ri Dalam Menyelenggarakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Tinjauan Yuridis Kenegaraan) (1987)
284. Perluasan Wilayah Kodya Tingkat Ii Malang (Studi Di Desa Karang Besuki Kec. Sukun Kodya Dati Ii Malang) (1999)
285. Internal Control Dan Eksternal Control Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab Dati Ii Malang (1991)
286. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Ri Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
287. Peranan Golkar Sebagai Kekuatan Sosial Politik Di Dalam Mewujudkan Aspirasi/Kehendak Rakyat (Di Dati Ii Kab Magetan) (1990)
288. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemikiran Kedaulatan Rakyat Di Dalam Uud 1945 (1990)
289. Kebijakan Pemerintah Dati I Ntt Dalam Sektor Pariwisata (1991)
290. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Di Diy (1980)
291. Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan Ri (1994)
292. Implementasi Legislasi Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia (1991)
293. Equality Before The Law
294. Peranan Awig-Awig Subak Dalam Menunjang Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Kec. Tembuku Dan Kec Susut Kab Dati Ii Bangli) (1995)
295. Realisasi Peran Lkmd Sebagai Sarana Koordinasi Usulan Organisasi Masyarakat(Studi Di Desa Sepupu Kec. Sepulu Kab. Malang) (1994)
296. Kewajiban Memasukkan Spt Pajak Penghasilan Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Palaj Dan Pelaksanaannya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kab Dati Ii Singaraja Bali) (1994)
297. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Ikut Serta Mewujudkan Kesejahteraan Umum (1994)
298. Tinjauan Tentang Hubungan Walikota Dengan Bupati Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 135 – 412 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kotatif (Studi Tentang Hubungan Walikota Banjar Baru Dengan Bupati Banjar Di Martapura Kalsel) (1996)
299. Kedudukan Pegawai Negeri Sebagai Anggota Dprd Di Kodya Malang (1995)
300. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 (1994)
301. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pada Pmii Cab Malang) (1995)
302. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Self Assesment Sistem Sesuai Dengan Uu No 6 Tahun 1983 Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kediri Dan Kec. Ngadiluwih Kab Kediri) (1995)
303. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Suatu Studi Di Pt Semen Gresik (Persero) (1996)
304. Tinjauan Tentang Fungsi Ketua Rt Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1983 (Studi Di Kel Kaliwates Kec. Kaliwates Kab Dati Ii Jember) (1995)
305. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah(Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Malang) (1995)
306. Kemampuan Pemerintah Dati Ii Malang Dalam Melaksanakan Asas Desentralisasi Dalam Rangka Otonomi Daerah (Suatu Studi Pada Kantor Pemerintah Kab Dati Ii Malang Dan Kantor Dinas Kesehatan Malang) (1995)
307. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1970 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah (Suatu Studi Di Kantor Kec. Pakisaji Kab Malang) (1996)
308. Penataan Perumahan Kpr Btn Dan Kpr Lainnya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Daerah Kodya Malang Menurut Uu No 4 Tahun 1992 (Suatu Studi Pada Kantor Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati Ii Malang) (1996)
309. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Badan Koordinasi Kb Nasional Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kedinasan Menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 (Studi Di Kantor Bkkbn Kab Sumba Timur) (1995)
310. Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Pada Kota Administratif Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Kota Administratif Batu Dati Ii Malang) (1995)
311. Peranan Camat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 81, 82, 83 Tahun 1984 Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Di Wilayah Kec. Kepajen Kab Dati Ii Malang) (1995)
312. Fungsi Koordinasi Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pertahanan (Studi Di Kantor Pertahanan Nasional Kab Sumenep ) (1995)
313. Efektivitas Izin Mendirikan Bangunan Di Kec Bunulrejo Kec. Blimbing Dati Ii Kodya Malang (Studi Efektivitas Perda No 5/86 Tentang Bangunan Di Kel Bunulrejo) (1996)
314. Implementasi Perda No 14 Tahn 1985 Tentang Pengangkutan Pembuangan Dan Pemusnahan Sampah Di Kodya Dati Ii Malang) (1995)
315. Eksistensi Desa Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 (Studi Di Desa Dauh Waru Kec Negara Kab Jembrana) (1995)
316. Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pemukiman Di Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Tk Ii Kab Malang) (1995)
317. Segi-Segi Hukum Pengembangan Industri (Studi Di Pabrik Tekstil Pt Boots Pasuruan) (1996)
318. Pelaksanaan Otonomi Luas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Se Diy Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional (2001)
319. Peranan Aparat Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Di Kab Dati Ii Tegal (1996)
320. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Di Kab Sleman (1995)
321. Peranan Dllaj Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 (1) Uu No. 14 Tahun 1992 Di Cab. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Prop. Dati Ii Jatim Di Malang) (1995)
322. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Yk Dua) (1995)
323. Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Wonogiri (2001)
324. Peranan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Dalam Rangka Usaha Peningkatan Pemerintah Desa (1987)
325. Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (2006)
326. Tinjauan Putusan Pengadilan Tata Laksana Negara Yk No 01/G/Tun/1998 Ptun Yk Tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural Dra. Sumirah Wati (Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa Ptun) (2005)
327. Perbandingan Sistem Otonomi Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Yk) (2005)
328. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Dengan Legislatif Menurut Undang-Undang No 77 Tahun 1999 Di Kota Yk (2004)
329. Peran Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Peran Dpa Sebelum Perubahan Ke Iv Uud 1945 Pada Masa Orde Baru – Reformasi) (2003)
330. Peran Dprd Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009(Studi Kasus Dprd Kab Purbalingga) (2002)
331. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanan Pembangunan (Studi Kasus Desa Widodomartani Kec. Ngemplak Kab Sleman) (2003)
332. Partai Politik Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia (Studi Perkembangan Partai Politik Dari Era Orde Baru – Reformasi) (2005)
333. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mpr Dalam Melakuakan Perubahan UUD 1945 (2004)
334. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kab. Bantul (Studi Kasus Di Kantor Ppat Chris Arya Aminah Sh Kadipiro No 9 Yk) (2005)
335. Eksistensi perda Berdasarkan Hukum Agama Ditinjau Dari Sistem Perundang-Undangan Nasional (2007)
336. Analisis Sistem Perwakilan Di Indonesia Setelah Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945 (Studi Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Mpr , Dpr, Dan Dpd) (2008)
337. Kajian Yuridis Pasal 31 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945(Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Yk Periode 2007 – 2011 Dalam Bidang Pendidikan) (2008)
338. Realisasi Hubungan Hierarkis Antara Kabupaten Dan Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kab. Karimun Prop Kepulauan Riau) (2006)
339. Strategi Partai Politik Dalam Mengajukan Calon Pimpinan Daerah Perempuan Di Kab. Kebumen (2006)
340. Peranan Pejabat Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Yk (2002)
341. Peranan pemkot Yk Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Pengoprasian Kendaraan Umum Di Kota Yk (2009)
342. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2009)
343. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2003)
344. Peranan Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Wilayah Dki Jakarta (2008)
345. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Uu No 32 Tahun 2004 (2009)
346. Tinjauan Yuridis Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Semanu No 02 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Desa Tahun Anggaran 2008) (2009)
347. Peran Dprd Dalam Pembentukan perda Tentang Ketentuan Khatam Alqur’an Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Daerah Kab Hulu Sungai Selatan (2009)
348. Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi (2009)
349. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945 (2009)
350. Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kab. Ngawi Berdasarkan perda Kab Ngawi No 05 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (2008)
351. Checks And Ballances Antara Lembaga Negara Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman (2007)
352. Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Ditinjau Dari Uu Nomor 2 Tahun 2002) (2008)
353. Fungsi Polisi Lalulintas Dalam Menertibkan Pelanggaran Sabuk Keselamatan Di Wilayah Hukum Polres Pati (2008)
354. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polresta Semarang Timur (2008)
355. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Ri Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepala Masyarakat Berdasarkan Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (2011)
356. Peran Kantor Pelabuhan Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Jasa Pelabuhan (2009)
357. Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kab Boyolali (2009)
358. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu (2008)
359. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pati Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (2008)
360. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 30. Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pns Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasioal Kab. Blora (2008)
361. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kec. Kunduran Kab Blora (2009)
362. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Dep Hukum Dan Ham Dalam Memberikan Pelayanan Publik Keimigrasian Di Prop, Jawa Tengah (2010)
363. Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Demangan Kec. Tahunan Kab Jepara (2011)
364. Mekanisme Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn (2011)
365. Sistem Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri (2010)
366. Tatacara Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari perda Kab. Pati No , 5 Tahun 2007 (2007)
367. Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Di Kec. Tegowanu Kab Grobogan (2009)
368. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2010)
369. Tinjauan Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi (2008)
370. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Ri Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Uud 1945 (Kajian Htn) (2009)
371. Optimalisasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab. Demak (2009)
372. Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Potensi Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab Demak (2009)
373. Peranan Walikota Kota Administratif Dalam Melaksanakan Asas Dekonsentrasi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Wilayah Kotatif Kupang Kab Dati Ii Kupang) (1999)
374. Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi (Suatu Studi Di Kec. Yang Ada Di Kab Dati Ii Malang) (1992)
375. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menciptakan Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Di Kawasan Asean (1992)
376. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
377. Peranan Kader Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Dengan Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan Di Kec. Tarokah Kab Dati Ii Kediri (1992)
378. Tindak Hukum Pemerintah Kab Dati Ii Pasuruan Dalam Rangka Pembentukan Kotatif Bangil (1991)
379. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Uu No 4 Tahun 982 (Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Lumajang) (1991)
380. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Permohonan Pemegang Hak (Studi Di Kec. Bandung Kab Tulungagung) (1992)
381. Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Kab. Dati Ii Ngawi)
382. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Wadah Puro Dan Empal Wadak Kec. Bululawang Kab Dati Ii Malang)
383. Peranan Kepolisian Negara Ri Dalam Menyelenggarakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Tinjauan Yuridis Kenegaraan) (1987)
384. Perluasan Wilayah Kodya Tingkat Ii Malang (Studi Di Desa Karang Besuki Kec. Sukun Kodya Dati Ii Malang) (1999)
385. Internal Control Dan Eksternal Control Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab Dati Ii Malang (1991)
386. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Ri Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
387. Peranan Golkar Sebagai Kekuatan Sosial Politik Di Dalam Mewujudkan Aspirasi/Kehendak Rakyat (Di Dati Ii Kab Magetan) (1990)
388. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemikiran Kedaulatan Rakyat Di Dalam Uud 1945 (1990)
389. Kebijakan Pemerintah Dati I Ntt Dalam Sektor Pariwisata (1991)
390. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Di Diy (1980)
391. Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan Ri (1994)
392. Implementasi Legislasi Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia (1991)
393. Equality Before The Law
394. Peranan Awig-Awig Subak Dalam Menunjang Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Kec. Tembuku Dan Kec Susut Kab Dati Ii Bangli) (1995)
395. Realisasi Peran Lkmd Sebagai Sarana Koordinasi Usulan Organisasi Masyarakat(Studi Di Desa Sepupu Kec. Sepulu Kab. Malang) (1994)
396. Kewajiban Memasukkan Spt Pajak Penghasilan Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Palaj Dan Pelaksanaannya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kab Dati Ii Singaraja Bali) (1994)
397. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Ikut Serta Mewujudkan Kesejahteraan Umum (1994)
398. Tinjauan Tentang Hubungan Walikota Dengan Bupati Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 135 – 412 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kotatif (Studi Tentang Hubungan Walikota Banjar Baru Dengan Bupati Banjar Di Martapura Kalsel) (1996)
399. Kedudukan Pegawai Negeri Sebagai Anggota Dprd Di Kodya Malang (1995)
400. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 (1994)
401. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pada Pmii Cab Malang) (1995)
402. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Self Assesment Sistem Sesuai Dengan Uu No 6 Tahun 1983 Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kediri Dan Kec. Ngadiluwih Kab Kediri) (1995)
403. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Suatu Studi Di Pt Semen Gresik (Persero) (1996)
404. Tinjauan Tentang Fungsi Ketua Rt Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1983 (Studi Di Kel Kaliwates Kec. Kaliwates Kab Dati Ii Jember) (1995)
405. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah(Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Malang) (1995)
406. Kemampuan Pemerintah Dati Ii Malang Dalam Melaksanakan Asas Desentralisasi Dalam Rangka Otonomi Daerah (Suatu Studi Pada Kantor Pemerintah Kab Dati Ii Malang Dan Kantor Dinas Kesehatan Malang) (1995)
407. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1970 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah (Suatu Studi Di Kantor Kec. Pakisaji Kab Malang) (1996)
408. Penataan Perumahan Kpr Btn Dan Kpr Lainnya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Daerah Kodya Malang Menurut Uu No 4 Tahun 1992 (Suatu Studi Pada Kantor Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati Ii Malang) (1996)
409. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Badan Koordinasi Kb Nasional Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kedinasan Menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 (Studi Di Kantor Bkkbn Kab Sumba Timur) (1995)
410. Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Pada Kota Administratif Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Kota Administratif Batu Dati Ii Malang) (1995)
411. Peranan Camat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 81, 82, 83 Tahun 1984 Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Di Wilayah Kec. Kepajen Kab Dati Ii Malang) (1995)
412. Fungsi Koordinasi Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pertahanan (Studi Di Kantor Pertahanan Nasional Kab Sumenep ) (1995)
413. Efektivitas Izin Mendirikan Bangunan Di Kec Bunulrejo Kec. Blimbing Dati Ii Kodya Malang (Studi Efektivitas Perda No 5/86 Tentang Bangunan Di Kel Bunulrejo) (1996)
414. Implementasi Perda No 14 Tahn 1985 Tentang Pengangkutan Pembuangan Dan Pemusnahan Sampah Di Kodya Dati Ii Malang) (1995)
415. Eksistensi Desa Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 (Studi Di Desa Dauh Waru Kec Negara Kab Jembrana) (1995)
416. Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pemukiman Di Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Tk Ii Kab Malang) (1995)
417. Segi-Segi Hukum Pengembangan Industri (Studi Di Pabrik Tekstil Pt Boots Pasuruan) (1996)
418. Pelaksanaan Otonomi Luas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Se Diy Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional (2001)
419. Peranan Aparat Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Di Kab Dati Ii Tegal (1996)
420. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Di Kab Sleman (1995)
421. Peranan Dllaj Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 (1) Uu No. 14 Tahun 1992 Di Cab. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Prop. Dati Ii Jatim Di Malang) (1995)
422. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Yk Dua) (1995)
423. Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Wonogiri (2001)
424. Peranan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Dalam Rangka Usaha Peningkatan Pemerintah Desa (1987)
425. Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (2006)
426. Tinjauan Putusan Pengadilan Tata Laksana Negara Yk No 01/G/Tun/1998 Ptun Yk Tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural Dra. Sumirah Wati (Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa Ptun) (2005)
427. Perbandingan Sistem Otonomi Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Yk) (2005)
428. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Dengan Legislatif Menurut Undang-Undang No 77 Tahun 1999 Di Kota Yk (2004)
429. Peran Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Peran Dpa Sebelum Perubahan Ke Iv Uud 1945 Pada Masa Orde Baru – Reformasi) (2003)
430. Peran Dprd Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009(Studi Kasus Dprd Kab Purbalingga) (2002)
431. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanan Pembangunan (Studi Kasus Desa Widodomartani Kec. Ngemplak Kab Sleman) (2003)
432. Partai Politik Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia (Studi Perkembangan Partai Politik Dari Era Orde Baru – Reformasi) (2005)
433. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mpr Dalam Melakuakan Perubahan UUD 1945 (2004)
434. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kab. Bantul (Studi Kasus Di Kantor Ppat Chris Arya Aminah Sh Kadipiro No 9 Yk) (2005)
435. Eksistensi perda Berdasarkan Hukum Agama Ditinjau Dari Sistem Perundang-Undangan Nasional (2007)
436. Analisis Sistem Perwakilan Di Indonesia Setelah Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945 (Studi Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Mpr , Dpr, Dan Dpd) (2008)
437. Kajian Yuridis Pasal 31 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945(Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Yk Periode 2007 – 2011 Dalam Bidang Pendidikan) (2008)
438. Realisasi Hubungan Hierarkis Antara Kabupaten Dan Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kab. Karimun Prop Kepulauan Riau) (2006)
439. Strategi Partai Politik Dalam Mengajukan Calon Pimpinan Daerah Perempuan Di Kab. Kebumen (2006)
440. Peranan Pejabat Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Yk (2002)
441. Peranan pemkot Yk Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Pengoprasian Kendaraan Umum Di Kota Yk (2009)
442. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2009)
443. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2003)
444. Peranan Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Wilayah Dki Jakarta (2008)
445. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Uu No 32 Tahun 2004 (2009)
446. Tinjauan Yuridis Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Semanu No 02 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Desa Tahun Anggaran 2008) (2009)
447. Peran Dprd Dalam Pembentukan perda Tentang Ketentuan Khatam Alqur’an Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Daerah Kab Hulu Sungai Selatan (2009)
448. Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi (2009)
449. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945 (2009)
450. Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kab. Ngawi Berdasarkan perda Kab Ngawi No 05 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (2008)
451. Checks And Ballances Antara Lembaga Negara Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman (2007)
452. Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Ditinjau Dari Uu Nomor 2 Tahun 2002) (2008)
453. Fungsi Polisi Lalulintas Dalam Menertibkan Pelanggaran Sabuk Keselamatan Di Wilayah Hukum Polres Pati (2008)
454. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polresta Semarang Timur (2008)
455. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Ri Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepala Masyarakat Berdasarkan Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (2011)
456. Peran Kantor Pelabuhan Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Jasa Pelabuhan (2009)
457. Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kab Boyolali (2009)
458. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu (2008)
459. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pati Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (2008)
460. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 30. Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pns Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasioal Kab. Blora (2008)
461. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kec. Kunduran Kab Blora (2009)
462. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Dep Hukum Dan Ham Dalam Memberikan Pelayanan Publik Keimigrasian Di Prop, Jawa Tengah (2010)
463. Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Demangan Kec. Tahunan Kab Jepara (2011)
464. Mekanisme Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn (2011)
465. Sistem Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri (2010)
466. Tatacara Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari perda Kab. Pati No , 5 Tahun 2007 (2007)
467. Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Di Kec. Tegowanu Kab Grobogan (2009)
468. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2010)
469. Tinjauan Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi (2008)
470. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Ri Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Uud 1945 (Kajian Htn) (2009)
471. Optimalisasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab. Demak (2009)
472. Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Potensi Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab Demak (2009)
473. Peranan Walikota Kota Administratif Dalam Melaksanakan Asas Dekonsentrasi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Wilayah Kotatif Kupang Kab Dati Ii Kupang) (1999)
474. Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi (Suatu Studi Di Kec. Yang Ada Di Kab Dati Ii Malang) (1992)
475. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menciptakan Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Di Kawasan Asean (1992)
476. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
477. Peranan Kader Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Dengan Sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan Di Kec. Tarokah Kab Dati Ii Kediri (1992)
478. Tindak Hukum Pemerintah Kab Dati Ii Pasuruan Dalam Rangka Pembentukan Kotatif Bangil (1991)
479. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Sehubungan Dengan Dikeluarkannya Uu No 4 Tahun 982 (Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Lumajang) (1991)
480. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Permohonan Pemegang Hak (Studi Di Kec. Bandung Kab Tulungagung) (1992)
481. Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Suatu Studi Di Kab. Dati Ii Ngawi)
482. Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Wadah Puro Dan Empal Wadak Kec. Bululawang Kab Dati Ii Malang)
483. Peranan Kepolisian Negara Ri Dalam Menyelenggarakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Suatu Tinjauan Yuridis Kenegaraan) (1987)
484. Perluasan Wilayah Kodya Tingkat Ii Malang (Studi Di Desa Karang Besuki Kec. Sukun Kodya Dati Ii Malang) (1999)
485. Internal Control Dan Eksternal Control Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab Dati Ii Malang (1991)
486. Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Ri Di Bidang Legislatif Menurut Uud 1945 (1989)
487. Peranan Golkar Sebagai Kekuatan Sosial Politik Di Dalam Mewujudkan Aspirasi/Kehendak Rakyat (Di Dati Ii Kab Magetan) (1990)
488. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemikiran Kedaulatan Rakyat Di Dalam Uud 1945 (1990)
489. Kebijakan Pemerintah Dati I Ntt Dalam Sektor Pariwisata (1991)
490. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Di Diy (1980)
491. Dampak Perubahan Sistem Ketatanegaraan Ri Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan Ri (1994)
492. Implementasi Legislasi Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia (1991)
493. Equality Before The Law
494. Peranan Awig-Awig Subak Dalam Menunjang Pelaksanaan Undang-Undang No 4 Tahun 1989 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Kec. Tembuku Dan Kec Susut Kab Dati Ii Bangli) (1995)
495. Realisasi Peran Lkmd Sebagai Sarana Koordinasi Usulan Organisasi Masyarakat(Studi Di Desa Sepupu Kec. Sepulu Kab. Malang) (1994)
496. Kewajiban Memasukkan Spt Pajak Penghasilan Oleh Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Palaj Dan Pelaksanaannya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kab Dati Ii Singaraja Bali) (1994)
497. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Rangka Ikut Serta Mewujudkan Kesejahteraan Umum (1994)
498. Tinjauan Tentang Hubungan Walikota Dengan Bupati Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 135 – 412 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kotatif (Studi Tentang Hubungan Walikota Banjar Baru Dengan Bupati Banjar Di Martapura Kalsel) (1996)
499. Kedudukan Pegawai Negeri Sebagai Anggota Dprd Di Kodya Malang (1995)
500. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1974 (1994)
501. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Pada Pmii Cab Malang) (1995)
502. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Self Assesment Sistem Sesuai Dengan Uu No 6 Tahun 1983 Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Kediri Dan Kec. Ngadiluwih Kab Kediri) (1995)
503. Kedudukan Hukum Dan Perlindungan Hukum Pegawai Perusahaan Negara (Suatu Studi Di Pt Semen Gresik (Persero) (1996)
504. Tinjauan Tentang Fungsi Ketua Rt Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1983 (Studi Di Kel Kaliwates Kec. Kaliwates Kab Dati Ii Jember) (1995)
505. Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah(Studi Di Pemerintah Daerah Kab Dati Ii Malang) (1995)
506. Kemampuan Pemerintah Dati Ii Malang Dalam Melaksanakan Asas Desentralisasi Dalam Rangka Otonomi Daerah (Suatu Studi Pada Kantor Pemerintah Kab Dati Ii Malang Dan Kantor Dinas Kesehatan Malang) (1995)
507. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1970 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah (Suatu Studi Di Kantor Kec. Pakisaji Kab Malang) (1996)
508. Penataan Perumahan Kpr Btn Dan Kpr Lainnya Yang Di Lakukan Oleh Pemerintah Daerah Kodya Malang Menurut Uu No 4 Tahun 1992 (Suatu Studi Pada Kantor Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati Ii Malang) (1996)
509. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kantor Badan Koordinasi Kb Nasional Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kedinasan Menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 (Studi Di Kantor Bkkbn Kab Sumba Timur) (1995)
510. Pelaksanaan Asas Dekonsentrasi Pada Kota Administratif Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1974 (Studi Di Kota Administratif Batu Dati Ii Malang) (1995)
511. Peranan Camat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 81, 82, 83 Tahun 1984 Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Di Wilayah Kec. Kepajen Kab Dati Ii Malang) (1995)
512. Fungsi Koordinasi Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Pertahanan (Studi Di Kantor Pertahanan Nasional Kab Sumenep ) (1995)
513. Efektivitas Izin Mendirikan Bangunan Di Kec Bunulrejo Kec. Blimbing Dati Ii Kodya Malang (Studi Efektivitas Perda No 5/86 Tentang Bangunan Di Kel Bunulrejo) (1996)
514. Implementasi Perda No 14 Tahn 1985 Tentang Pengangkutan Pembuangan Dan Pemusnahan Sampah Di Kodya Dati Ii Malang) (1995)
515. Eksistensi Desa Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 (Studi Di Desa Dauh Waru Kec Negara Kab Jembrana) (1995)
516. Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pemukiman Di Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Tk Ii Kab Malang) (1995)
517. Segi-Segi Hukum Pengembangan Industri (Studi Di Pabrik Tekstil Pt Boots Pasuruan) (1996)
518. Pelaksanaan Otonomi Luas Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Se Diy Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional (2001)
519. Peranan Aparat Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Di Kab Dati Ii Tegal (1996)
520. Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Di Kab Sleman (1995)
521. Peranan Dllaj Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 (1) Uu No. 14 Tahun 1992 Di Cab. Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Prop. Dati Ii Jatim Di Malang) (1995)
522. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pmii) Ditinjau Dari Pasal 5 Sub D Uu No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Yk Dua) (1995)
523. Persiapan Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No 22 Tahun 1999 Di Kab Wonogiri (2001)
524. Peranan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 Dalam Rangka Usaha Peningkatan Pemerintah Desa (1987)
525. Implementasi Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (2006)
526. Tinjauan Putusan Pengadilan Tata Laksana Negara Yk No 01/G/Tun/1998 Ptun Yk Tentang Pembebasan Dari Jabatan Struktural Dra. Sumirah Wati (Kajian Mengenai Penyelesaian Sengketa Ptun) (2005)
527. Perbandingan Sistem Otonomi Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Yk) (2005)
528. Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Dengan Legislatif Menurut Undang-Undang No 77 Tahun 1999 Di Kota Yk (2004)
529. Peran Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Ketetanegaraan Indonesia (Studi Terhadap Peran Dpa Sebelum Perubahan Ke Iv Uud 1945 Pada Masa Orde Baru – Reformasi) (2003)
530. Peran Dprd Dalam Dinamika Politik Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Uu No. 22 Tahun 2009(Studi Kasus Dprd Kab Purbalingga) (2002)
531. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanan Pembangunan (Studi Kasus Desa Widodomartani Kec. Ngemplak Kab Sleman) (2003)
532. Partai Politik Dan Transisi Demokrasi Di Indonesia (Studi Perkembangan Partai Politik Dari Era Orde Baru – Reformasi) (2005)
533. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mpr Dalam Melakuakan Perubahan UUD 1945 (2004)
534. Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kab. Bantul (Studi Kasus Di Kantor Ppat Chris Arya Aminah Sh Kadipiro No 9 Yk) (2005)
535. Eksistensi perda Berdasarkan Hukum Agama Ditinjau Dari Sistem Perundang-Undangan Nasional (2007)
536. Analisis Sistem Perwakilan Di Indonesia Setelah Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945 (Studi Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Mpr , Dpr, Dan Dpd) (2008)
537. Kajian Yuridis Pasal 31 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945(Studi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Yk Periode 2007 – 2011 Dalam Bidang Pendidikan) (2008)
538. Realisasi Hubungan Hierarkis Antara Kabupaten Dan Propinsi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kab. Karimun Prop Kepulauan Riau) (2006)
539. Strategi Partai Politik Dalam Mengajukan Calon Pimpinan Daerah Perempuan Di Kab. Kebumen (2006)
540. Peranan Pejabat Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penerapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Yk (2002)
541. Peranan pemkot Yk Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Pengoprasian Kendaraan Umum Di Kota Yk (2009)
542. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menggali Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2009)
543. Peranan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kab. Wonosobo (2003)
544. Peranan Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Wilayah Dki Jakarta (2008)
545. Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Uu No 32 Tahun 2004 (2009)
546. Tinjauan Yuridis Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Semanu No 02 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Desa Tahun Anggaran 2008) (2009)
547. Peran Dprd Dalam Pembentukan perda Tentang Ketentuan Khatam Alqur’an Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Daerah Kab Hulu Sungai Selatan (2009)
548. Penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi (2009)
549. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Uud Ri Tahun 1945 (2009)
550. Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kab. Ngawi Berdasarkan perda Kab Ngawi No 05 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (2008)
551. Checks And Ballances Antara Lembaga Negara Dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman (2007)
552. Peranan Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kepolisian (Ditinjau Dari Uu Nomor 2 Tahun 2002) (2008)
553. Fungsi Polisi Lalulintas Dalam Menertibkan Pelanggaran Sabuk Keselamatan Di Wilayah Hukum Polres Pati (2008)
554. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polresta Semarang Timur (2008)
555. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Ri Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepala Masyarakat Berdasarkan Uu No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (2011)
556. Peran Kantor Pelabuhan Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Jasa Pelabuhan (2009)
557. Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kab Boyolali (2009)
558. Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Dalam Melaksanakan Penagihan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setia Budi Satu (2008)
559. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pati Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (2008)
560. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 30. Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pns Pada Kantor Dinas Pendidikan Nasioal Kab. Blora (2008)
561. Kerjasama Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kec. Kunduran Kab Blora (2009)
562. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Dep Hukum Dan Ham Dalam Memberikan Pelayanan Publik Keimigrasian Di Prop, Jawa Tengah (2010)
563. Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Demangan Kec. Tahunan Kab Jepara (2011)
564. Mekanisme Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn (2011)
565. Sistem Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri (2010)
566. Tatacara Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari perda Kab. Pati No , 5 Tahun 2007 (2007)
567. Kedudukan , Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Peneyelenggaraan Pemerintahan Di Kec. Tegowanu Kab Grobogan (2009)
568. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2010)
569. Tinjauan Terhadap Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Reformasi (2008)
570. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Ri Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Uud 1945 (Kajian Htn) (2009)
571. Optimalisasi Fungsi Legislasi Dprd Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab. Demak (2009)
572. Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Potensi Penyusunan Dan Penetapan perda Di Kab Demak (2009)
573. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 Uud 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia
574. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penggalangan Dana Wukirwati Menurut Pendekatan Hukum Responsif
575. Membangun Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
576. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
577. Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing(Tinjauan Terhadap Kepentingan Yang Dilindungi
578. Studi Analisis Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya
579. Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi
580. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Membantu Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Tinjauan Yuridis)
581. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41 Phpu. D Vi 2008 Tentang Pilkada Ulang Di Jawa Timur
582. Pendekatan Konseptual Dan Implikasi Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008 Terhadap Konsep Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat
583. Analisis Pasal 6a Ayat 3 UUD 1945 Terhadap Terbukanya Peluang Politik Identitas Etnis Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wapres Di Indonesia
584. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Sistem Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat Uud 1945
585. Dinamika Dukungan Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia 1945 Tahun 2007
586. Dinamika Konflik Dan Konsensus Dalam Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
587. Esensi Partisipasi Publik Dalam Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
588. Fungsi Pengawasan Dpd Ri Terhadap Daerah Pemekaran _ Studi Kasus Pemekaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2008
589. Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara
590. Kebijakan Kepegawaian Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpns _ Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta
591. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara
592. Menciptakan Aparatur Yang Professional Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
593. Pemekaran Daerah Dan ‘Bossisme Lokal_ Studi Kasus Praktek Kekuasaan Bupati Murman Effendi Dalam Perkembangan Kabupaten Seluma Periode 2005-2011, Bengkulu
594. Pengaruh Putusan Pengadilan Tentang Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Pembaruan Undang-Undang Hukum Acara Perdata
595. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah
596. Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
597. Politik Hukum Lembaga Negara Dalam Pembentukan Uu No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi _ Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 Puu-Ix 2011
598. Politik Hukum Pengaturan Kewarganegaraan _ Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Hukum Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dari Era Orde Lama Sampai Dengan Era Reformasi
599. Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Uud Nri Tahun 1945
600. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Di Dalam Kerangka Administrative Reform Dan Pelembagaan Konsepsi Negara Kesejahteraan Di Indonesia
601. Tinjauan Tentang Kebebasan Berekspresi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional _ Analisis Kasus Jylannd Posten, Di Denmark, Film Fitna Di Belanda, Dan Innocence Of Muslims Di Amerika
602. Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada = Juridical Review The Importance Of Eeection Court In The Direct Election Of District Head
603. Aspek Yuridis Keterangan Pemerintah Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi
604. Hak Menguji Materiil Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia
605. Hak Uji Materiil Di Indonesia_ Studi Kasus Tentang Hak Uji Meteriil Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Setelah Perubahan Uud 1945
606. Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara
607. Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia Dan Peranannya Dalam Pembinaan Hukum Nasional
608. M. Natsir Dalam Perjuangan Konstitusional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia
609. Mekanisme Pemberhentian Presiden Di Indonesia _ Studi Perbandingan Konstitusi Beberapa Negara
610. Penerapan Pasal 33 Uud 1945_ Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kelistrikkan
611. Perlindungan Hak Perseorangan Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi
612. Politik Hukum Lembaga Negara Dalam Pembentukan Uu No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi _ Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49 Puu-Ix 2011
613. Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wapres Menurut Uud 19945 Perubahan Ketiga Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
614. Manajemen Perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia/ Serbuah Studi Kasus Pada Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
615. Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Kkn) Di Kabupaten Banyumas
616. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Suatu Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Ppk Di Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong
617. Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa , 03
618. Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumba Barat

Semoga sebaran info Mengenai Contoh Judul Skripsi Jurusan Tata Negara ini bermanfaat dan salam sukses selalu!

Bagikan Artikel ini