Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Bpkp Tahun 2019
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2019
Surat Pengumuman Nomor Peng-1/Panseljptm/Bpkp/1/2019 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka 2 (dua) Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai :
01. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
02. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan Seleksi Terbuka JPT Madya BPKP
- Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Kualifikasi pendidikan minimal S1, diutamakan S2 atau S3
- Sekurang-kurangnya mempunyai pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.
- Berpengalaman di bidang pengawasan minimal 15 (lima belas) tahun.
- Jabatan dan Usia:
- Sedang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama minimal selama 2 tahun dan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat I; atau
- Sedang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- Berusia maksimal 58 tahun per 31 Desember 2019.
- Diutamakan mempunyai TOEFL dengan score 475
- Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
- Tidak mempunyai afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Telah menyerahkan LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir.
- Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Tidak pernah dijatuhi eksekusi disiplin tingkat berat dan atau eksekusi pidana, serta tidak sedang menjalani eksekusi disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir.
- Mengikuti uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang/teknis yang diselenggarakan melalui tahapan tes seleksi administrasi, penilaian rekam jejak calon, tes penulisan makalah, assessment, tes kesehatan, tes presentasi makalah dan wawancara.
Tata Cara Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan secara daring (online). Petunjuk pengisian lamaran daring (online) sanggup dilihat melalui website www.bpkp.go.id atau pada hidangan Panduan Registrasi di website ini.Lamaran dilengkapi dengan scan dokumen sebagai berikut:
- Daftar Riwayat Hidup.
- Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi eksekusi disiplin tingkat berat dan atau eksekusi pidana, serta tidak sedang menjalani eksekusi disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir.
- Surat Pernyataan tidak mempunyai afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.
- Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Ijazah terakhir.
- SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat I
- Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Siplil (PPK PNS) dalam 2 tahun terakhir.
- Tanda terima pengiriman LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir.
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- Pas foto terbaru ukuran 4 x 6.
- Format dokumen butir 2a s.d. 2d sanggup diunduh Di sini
Lamaran harus sudah diterima oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 15 November 2019 pukul 23.59 WIB.
Tahapan dan Jadwal
- Pendaftaran : 28 Oktober s.d. 15 November 2019
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 19 November 2019
- Rekam Jejak Kandidat : 19 November s.d. 7 Desember 2019
- Tes Penulisan Makalah : 21 November 2019
- Pengumuman Hasil Penilaian Makalah : 29 November 2019
- Assessment dan Tes Kesehatan : 2 s.d. 4 Desember 2019
- Presentasi Makalah dan Wawancara : 6 s.d. 7 Desember 2019
- Pengumuman Hasil Seleksi : 10 Desember 2019
Catatan:
- Bagi peserta yang telah lolos seleksi manajemen dan penilaian makalah biar menyerahkan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada ketika akan mengikuti Tahapan Presentasi Makalah dan Wawancara tanggal 6 atau 7 Desember 2019.
- Jadwal sanggup berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui email atau website www.bpkp.go.id.
Deskripsi Jabatan
01. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi :
- pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- penyusunan aliran dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya didanai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;
- perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pelaksanaan kegiatan pengawasan menurut penugasan pemerintah di bidang perekonomian dan bidang kemaritiman sesuai peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintah pusat
- pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman;
- pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah sentra dan wajib bayar bidang perekonomian dan kemaritiman; dan
- pelaksanaan analisis, penilaian dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan pada instansi pemerintah sentra bidang perekonomian dan kemaritiman
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- penyusunan aliran dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya didanai oleh anggaran negara dan/atau subsidi bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelatihan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pelaksanaan kegiatan pengawasan menurut penugasan Pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
- pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah sentra dan wajib bayar bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan; dan
- pelaksanaan analisis, penilaian dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan aktivitas lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah sentra bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan;
Lain-lain
- Pelamar tidak diperkenankan bekerjasama pribadi dengan Panitia Seleksi.
- Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
- Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah menunjukkan data/keterangan tidak benar, maka BPKP berhak membatalkan hasil seleksi.
- Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
- Keputusan Panitia bersifat final dan tidak sanggup diganggu gugat.
Semoga sebaran informasi Mengenai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya BPKP Tahun 2019 ini bermanfaat dan salam sukses selalu!
Sumber : BPKP.go.id