Kalender Pendidikan 2019/2020 : 34 Provinsi Di Indonesia

Blognazmy - Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan mengenai Kalender Pendidikan (Kaldik) Tahun Pelajaran 2019/2020

Kalender pendidikan (Kaldik) 2019/2020. Kalender pendidikan ialah pengaturan waktu untuk aktivitas pembelajaran penerima didik selama satu tahun aliran yang meliputi permulaan tahun pelajaran, ahad efektif belajar, waktu pembelajaranefektif dan hari libur. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran.

Permulaan tahun pelajaran ialah waktu dimulainya aktivitas pembelajaran pada awaltahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Minggu efektif belajar ialah jumlah ahad aktivitas pembelajaran untuk setiap tahunpelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Waktu pembelajaran efektif ialah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk aktivitas pengembangan diri.

Waktu libur ialah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan aktivitas pembelajaranterjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur sanggup berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur final tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari liburumum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Penetapan Kalender Pendidikan ialah sebagai berikut :

Permulaan tahun pelajaran ialah bulan juli setiap tahun dan berakhir pada bulan juni tahun berikutnya.
Hari libur sekolah ditetapkan menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan sanggup memutuskan hari libur khusus.
Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sanggup memutuskan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan
Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan menurut alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.