4 Pokok Kebijakan Aktivitas 'Merdeka Belajar' Tahun 2020
4 Pokok Kebijakan Program Merdeka Belajar, Nadiem Makarim Akan Hapus Ujian Nasional (UN)
Merdeka Belajar ialah ketekunannya dalam perjalanan menuju tujuan yang bermakna bagi diri sendiri.
Program Merdeka Belajar mencakup Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
“Empat agenda pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada isyarat Bapak Presiden dan Wapres dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” itulah yang disampaikan oleh Mendikbud.
Pokok-pokok Kebijakan Program Merdeka Belajar Terbaru dari Kemendikbud
Berikut ini merupakan 4 Pokok Kebijakan Program Merdeka Belajar yang bisa kami sampaikan untuk anda-anda semua, silahkan simak berikut ini.1. Ujian Sekolah Berstanda Nasional (USBN)
Untuk ketika ini, Semangat UU Sisdiknas ialah memperlihatkan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini.Sedangkan untuk Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak.
Sedangkan untuk kebijakan di tahun yg akan tiba ialah sebagai berikut :
- Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.
- Ujian untuk menilai kompetensi siswa sanggup dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, menyerupai portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)
- Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil berguru siswa. Sedangkan untuk Anggaran USBN sanggup dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Ujian Nasional (UN)
Ujian Nasional (UN) untuk ketika ini merupakan Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran.Sedangkan Ujian Nasional (UN) tersebut sekarang menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua alasannya ialah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN tersebut seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa.
UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh abjad siswa secara menyeluruh.
Sedangkan untuk kebijakan di tahun yg akan tiba ialah sebagai berikut :
- Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya
- Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter keterangannya sebagai berikut :
- Literasi merupakan Kemampuan bernalar perihal dan memakai bahasa
- Numerasi merupakan Kemampuan bernalar memakai matematika, dan
- Karakter Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundungan
- Kebijakan tersebut dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa dipakai untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya
- Mengacu pada praktik baik pada level internasional menyerupai PISA dan TIMSS
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Pembuaan RPP Untuk Saat ini ialah sebagai berikut :- Format Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku
- Komponen RPP mempunyai terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)
- Durasi Penulisan Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa dipakai untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri
Arah Terbaru dalam pembuatan RPP ialah sebagai berikut :
- Format Guru secara bebas sanggup memilih, membuat, memakai dan mengembangkan format RPP
- Komponen 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat
- pelengkap dan sanggup dipilih secara mandiri): 1) Tujuan pembelajaran, 2) Kegiatan pembelajaran, 3) Asesmen. 1 halaman cukup
- Durasi Penulisan Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru mempunyai lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Untuk situasi ketika ini Tujuan rancangan Peraturan PPDB Zonasi ialah sebagai berikut :- Memberikan susukan pendidikan berkualitas
- Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal
- Jalur zonasi: minimal 80%
- Jalur prestasi: maksimal 15%
- Jalur perpindahan: maksimal 5%
Sedangkan Implementasi dari Peraturan PPDB ketika ini ialah :
- Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah
- Belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah
- Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru
Untuk Arahan Kebijakan Terbaru dari Rancangan Peraturan PPDB ialah :
Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan susukan dan kualitas di banyak sekali daerah:
- Jalur zonasi : minimal 50%
- Jalur afirmasi: minimal 15%
- Jalur perpindahan: maksimal 5%
- Jalur prestasi (sisanya 0-30%, diubahsuaikan dengan kondisi daerah)
Sedangkan Untuk Arahan Kebijakan Terbaru dari Implementasi PPDB ialah :
- Daerah berwenang menentukan proporsi final dan tetapkan wilayah zonasi
- Pemerataan susukan dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, menyerupai redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.
Selengkapnya mengenai 4 Pokok Kebijakan Program Merdeka Belajar silahkan download pada link yang sudah kami sediakan berikut ini.
Dipersilahkan untuk mendonwload Lampiran tersebut pada tautan yang telah disediakan supaya mendapat file yang lengkap dan utuh.
Semoga sebaran isu Mengenai 4 Pokok Kebijakan Program 'Merdeka Belajar' Tahun 2020 ini bermanfaat dan salam sukses selalu!